SLF (Sertifikat Laik Fungsi), Uncategorized

Risiko Memalsukan atau Memanipulasi Data dalam Pengajuan SLF

Table of Contents

Risiko pemalsuan dokumen SLF berlapis tiga. Sanksi administratif PP 16/2021 bisa berujung pembekuan atau pencabutan SLF sampai perintah pembongkaran. Pasal 391 KUHP baru mengancam pemalsuan surat dengan penjara maksimal 6 tahun atau denda hingga Rp2 miliar. Untuk berkas elektronik, UU ITE Pasal 35 mengancam maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp12 miliar.

Oleh Mashudi Ali, S.T. · Diperbarui 3 November 2026 · Rujukan: teks peraturan dan pemberitaan resmi

Setiap angka ancaman di artikel ini adalah batas maksimum, bukan vonis otomatis. Putusan akhir ada pada aparat penegak hukum dan pengadilan.

Apa yang dimaksud pemalsuan dokumen dalam pengajuan SLF?

Pemalsuan dokumen SLF berarti membuat atau mengubah dokumen pengajuan secara tidak benar, lalu memakainya seolah-olah asli, misalnya laporan kelaikan, hasil uji, atau gambar as-built yang tidak sesuai kondisi bangunan.

Pengajuan SLF berjalan lewat SIMBG. Menurut Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018 (diubah Permen PUPR No. 3 Tahun 2020), pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan baru menghasilkan surat pernyataan kelaikan fungsi dari pengawas atau manajemen konstruksi. Pemilik memakai surat itu untuk mengajukan SLF. Karena itu laporan pemeriksaan dan surat pernyataan menjadi dokumen yang paling menentukan.

Contoh bentuk manipulasi berikut hanya ilustrasi, bukan data kasus:

Hasil uji beton atau baja yang ditulis tanpa pengujian.
Gambar as-built yang tidak mencerminkan kondisi terbangun.
Klaim APAR atau hydrant terpasang padahal belum ada.
Fungsi bangunan yang ditulis berbeda dari pemakaian sebenarnya.

Rumusan pidananya ada di Pasal 391 KUHP baru. Ayat (1) memidana orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak atau menjadi bukti, dengan maksud memakainya seolah-olah asli, jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian. Ayat (2) menjatuhkan pidana yang sama kepada orang yang memakai surat palsu itu. Penjelasan pasal menyebut “surat” mencakup tulisan mesin, salinan, fotokopi, dan faksimile (Hukumonline).

Apa sanksi administratif jika dokumen SLF bermasalah?

PP 16/2021 Pasal 12 ayat (2) memuat sembilan bentuk sanksi administratif, dari peringatan tertulis sampai perintah pembongkaran, termasuk pembekuan dan pencabutan SLF.

Peringatan tertulis.
Pembatasan kegiatan pembangunan.
Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan.
Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung.
Pembekuan PBG dan pencabutan PBG.
Pembekuan SLF dan pencabutan SLF.
Perintah pembongkaran bangunan gedung.

Dua hal perlu Anda perhatikan. Pertama, daftar resmi itu tidak mencantumkan “denda administratif”, meski sebagian artikel populer menyebutnya. Teks pasalnya dapat Anda baca di salinan PP 16/2021 di situs perizinan Kota Denpasar. Ketentuan tambahan bisa ada di Perda daerah, jadi tanyakan ke dinas setempat.

Kedua, UU Bangunan Gedung setelah diubah UU Cipta Kerja memperluas sasaran sanksi administratif ke penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik, dan pengkaji teknis, bukan hanya pemilik (kajian Repository UWP). Tenaga ahli yang menandatangani laporan tidak benar ikut berisiko.

Apa ancaman pidananya bagi pemalsu dokumen SLF?

Batas maksimumnya: penjara 6 tahun atau denda Rp2 miliar menurut KUHP baru, dan penjara 12 tahun dan/atau denda Rp12 miliar bila dokumen elektronik dimanipulasi menurut UU ITE.

Dasar hukum	Perbuatan	Ancaman maksimum
KUHP baru (UU 1/2023) Pasal 391 ayat (1) dan (2)	Membuat atau memalsu surat, atau memakai surat palsu, bila pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian	Penjara 6 tahun atau denda kategori VI (Rp2 miliar)
KUHP lama Pasal 263	Pemalsuan surat untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026	Penjara 6 tahun
UU ITE Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1)	Dengan sengaja dan tanpa hak memanipulasi dokumen elektronik agar dianggap data otentik	Penjara 12 tahun dan/atau denda Rp12 miliar
Ketentuan pidana UU Bangunan Gedung	Pelanggaran ketentuan yang menimbulkan kerugian atau korban	3 tahun atau 10% nilai bangunan (harta benda orang lain); 4 tahun atau 15% (cacat seumur hidup); 5 tahun dan 20% (korban jiwa)

KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 (ANTARA). Berkas SLF diunggah elektronik lewat SIMBG, sehingga Pasal 35 UU ITE, yang rumusannya dikutip LBH Pengayoman UNPAR beserta ancaman Pasal 51 ayat (1), dapat ikut relevan. Angka 10%, 15%, dan 20% pada baris terakhir adalah batas denda pidana yang berlaku bila ada kerugian atau korban, bukan denda otomatis (Detik Properti).

Contoh penegakan terbaru: sertifikat berbeda, pola serupa

Kasus ini menyangkut SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), bukan SLF. Pada Oktober 2026 Polres Purwakarta menetapkan seorang tersangka yang diduga menawarkan jasa pengurusan SLHS seharga Rp5–7 juta per dokumen dengan mengedit sertifikat milik pihak lain. Kasus terungkap karena nomor sertifikat tidak terdaftar di DPMPTSP, dan penyidik menerapkan Pasal 391 ayat (1) KUHP baru (ANTARA, Dejurnal). Statusnya masih dugaan.

Apa dampak operasional dan finansial yang bisa muncul?

Dampaknya mengikuti sanksi di atas: gedung bisa dihentikan pemanfaatannya, SLF perlu diurus ulang bila dicabut, dan ancaman denda pidana berskala miliar rupiah.

Operasional terhenti: penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung termasuk dalam sanksi Pasal 12 ayat (2).
Legalitas hilang: pembekuan atau pencabutan SLF berarti bangunan tidak lagi berstatus laik fungsi sampai Anda mengurusnya kembali.
Beban pidana: denda hingga Rp2 miliar (KUHP baru) atau Rp12 miliar (UU ITE), selain pidana penjara.
Uang jasa terbuang: pada kasus SLHS di atas, pembeli membayar Rp5–7 juta untuk dokumen yang diduga hasil suntingan.

Bagaimana dokumen SLF palsu bisa terdeteksi?

SIMBG merekam seluruh proses secara digital, dan penerbitan SLF melewati verifikasi dokumen serta pemeriksaan kelaikan fungsi, sehingga ketidaksesuaian mudah dilacak.

Dinas PUTR Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa SIMBG merekam seluruh proses secara digital, sehingga pengawasan layanan lebih mudah (PUTR Buleleng). FAQ resmi SIMBG DKI Jakarta merinci tahap SLF: pengajuan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, inspeksi atau pemeriksaan kelaikan fungsi, verifikasi kelaikan fungsi, lalu penerbitan.

SLF yang sah akan muncul di akun SIMBG pemohon (Detik Properti). Jadi, bila seseorang menyerahkan SLF tanpa pernah meminta Anda mendaftar di SIMBG, periksa dulu. Langkah pengecekannya ada di panduan cara mengecek keaslian sertifikat laik fungsi.

Bagaimana cara mengurus SLF yang sah tanpa jalan pintas?

Mulai dari kondisi bangunan yang sebenarnya, minta pemeriksaan oleh pihak berkompeten, perbaiki kekurangan lebih dulu, lalu ajukan lewat SIMBG dengan data yang sama dengan lapangan.

Periksa kondisi riil bangunan sebelum menyusun dokumen apa pun.
Minta pemeriksaan kelaikan fungsi dari pihak berkompeten: pengawas atau manajemen konstruksi untuk bangunan baru, atau pengkaji teknis sesuai ketentuan.
Perbaiki kekurangan teknis lebih dulu, bukan menutupinya dengan dokumen.
Ajukan lewat SIMBG dengan data yang persis sama dengan kondisi lapangan.
Simpan bukti pengujian dan foto lapangan untuk inspeksi dan verifikasi.

Waspadai janji “SLF pasti jadi tanpa survei”. Butir penawaran yang wajar dibahas di artikel jasa pembuatan SLF, dan kriteria menyaring vendor ada di panduan memilih jasa pengurusan SLF.

PT. Kaizen Enjiniring Nusantara mengerjakan pengurusan SLF dengan audit lapangan lebih dulu, dan tim kami bersertifikat SKK Konstruksi Jenjang 9. Kami tidak menyusun dokumen tanpa data lapangan.

FAQ: Risiko Pemalsuan Dokumen SLF

1. Apa sanksi jika ketahuan memalsukan data SLF? +

Ada tiga lapis. Sanksi administratif PP 16/2021 mencakup pembekuan atau pencabutan SLF dan penghentian pemanfaatan. Secara pidana, Pasal 391 KUHP baru mengancam maksimal 6 tahun atau denda Rp2 miliar, dan UU ITE Pasal 35 mengancam maksimal 12 tahun dan/atau Rp12 miliar untuk dokumen elektronik.

2. Apakah SLF yang terbit dari data palsu bisa dicabut? +

Pencabutan SLF termasuk sanksi administratif dalam PP 16/2021 Pasal 12 ayat (2), di samping pembekuan SLF. Pemda menjatuhkannya melalui prosedur yang berlaku, sehingga tanyakan ke dinas setempat bagaimana tahapannya di daerah Anda.

3. Bagaimana memastikan SLF yang saya pegang asli? +

Periksa apakah SLF muncul di akun SIMBG atas nama pemilik, lalu minta DPMPTSP atau dinas teknis setempat memverifikasi nomor sertifikatnya. Dokumen yang nomornya tidak tercatat di sistem pemda patut dicurigai.

4. Apakah tenaga ahli yang menandatangani laporan palsu ikut bertanggung jawab? +

Berisiko. UU Bangunan Gedung setelah diubah UU Cipta Kerja menjangkau profesi ahli dan pengkaji teknis dalam sanksi administratif. Pasal 391 KUHP baru juga berlaku bagi “setiap orang” yang membuat atau memakai surat palsu.

5. Apakah wajib memakai konsultan untuk mengurus SLF? +

Ketentuan rincinya bergantung jenis dan fungsi bangunan. Yang pasti, Permen PUPR 27/2018 menempatkan pengawas atau manajemen konstruksi sebagai pemeriksa kelaikan fungsi bangunan baru. Pemilik tidak bisa menulis laporan kelaikan sendiri tanpa pihak berkompeten, jadi tanyakan syarat di daerah Anda ke dinas.

Dasar hukum dan sumber

§PP No. 16 Tahun 2021 — Pasal 12 (sanksi administratif).
§Permen PUPR No. 27/PRT/M/2018 — pemeriksaan kelaikan fungsi, tercatat berlaku di JDIH BPK.
§Hukumonline — Pasal 391 UU 1/2023 tentang KUHP.
§LBH Pengayoman UNPAR — UU ITE Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1).
§Prolegal dan Detik Properti — ringkasan pidana UU Bangunan Gedung.
§ANTARA — kasus dugaan pemalsuan SLHS Purwakarta, Oktober 2026.

Bukan nasihat hukum. Untuk kasus konkret, konsultasikan ke penasihat hukum. Data diperbarui 3 November 2026.

Tentang penulis

Mashudi Ali, S.T. memimpin tim teknis di PT. Kaizen Enjiniring Nusantara dengan pengalaman lebih dari 6 tahun di audit struktur dan legalitas bangunan. Tim bersertifikat SKK Konstruksi Jenjang 9 telah menuntaskan 150+ proyek legalitas bangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Sudah yakin dokumen SLF Anda sesuai kondisi gedung?

Kirim daftar dokumen atau penawaran yang Anda terima lewat WhatsApp. Tim Kaizen mengecek kelengkapannya dan menunjukkan bagian yang perlu diverifikasi, tanpa biaya.

Konsultasi via WhatsApp