Bangunan yang sudah berdiri tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berisiko menghadapi sanksi pembongkaran, denda administratif, dan pemblokiran izin usaha di sistem OSS. Pemilik dapat melegalkan bangunan tersebut melalui jalur PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) secara bersamaan menggunakan Konsultan Pengkaji Teknis bersertifikat. Read More
Secara regulasi, seluruh gedung komersial di Jakarta Pusat wajib mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui SIMBG. Sebagai solusinya, PT. Kaizen Enjiniring Nusantara melayani pengurusan PBG dan SLF komprehensif, mulai dari audit forensik struktur (NDT) hingga penerbitan legalitas Read More
Konsultan Legalitas Bangunan Jawa Barat kini menghadapi tantangan integrasi data antara Peraturan Daerah (Perda) lokal dengan sistem SIMBG v3.2. Oleh karena itu, pemilik gedung di Bandung, Bekasi, dan Depok wajib memastikan Dokumen Rencana Teknis telah tervalidasi oleh tenaga ahli bersertifikat SKK Jenjang Read More
Mengurus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) kini bukan sekadar administrasi, melainkan pembuktian teknis — sebagian besar penolakan di SIMBG berakar dari perhitungan struktur yang belum sesuai SNI. PT. Kaizen Enjiniring Nusantara hadir sebagai jasa konsultan PBG profesional yang tidak hanya mengurus berkas, tetapi Read More
Quick Answer: Urus PBG dan SLF Tanpa Ditolak kini bergantung pada sinkronisasi data teknis di sistem SIMBG v3.2 yang terhubung langsung dengan basis data tata ruang nasional. Oleh karena itu, pemilik bangunan harus memastikan format dokumen Arsitektur, Struktur, dan MEP telah divalidasi oleh tenaga ahli berlisensi Read More
Ringkasan: Faktanya, banyak proyek konstruksi terhenti di tengah jalan atau petugas menyegelnya bukan karena kekurangan dana. Sebaliknya, kegagalan memahami transisi dari IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) menjadi penyebab utamanya. Perbedaan mendasarnya terletak pada standar teknis; PBG mewajibkan detail Read More
Bangunan yang sudah berdiri tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tidak wajib dibongkar. Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021, solusinya adalah mengajukan PBG untuk Bangunan Gedung Terbangun (Existing) yang diproses satu paket dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), melalui audit struktur oleh konsultan SLF Read More
Pentingnya Perizinan Bangunan bagi Keamanan dan Keberlanjutan Bisnis Perizinan bangunan bukan sekadar selembar kertas legalitas untuk menghindari denda administratif. Secara teknis dan fundamental, izin ini menjadi bukti otentik bahwa sebuah struktur bangunan aman bagi manusia dan layak menampung aktivitas operasional secara intensif. Read More
Gedung tua tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak perlu dibongkar — PP No. 16 Tahun 2021 menyediakan jalur PBG Bangunan Gedung Eksisting — mekanisme “pemutihan” resmi melalui audit struktur, penyusunan Laporan Kajian Teknis, hingga pengajuan SIMBG. PT. Kaizen Enjiniring Nusantara membantu Anda Read More
Pemerintah telah menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai PP No. 16 Tahun 2021. Panduan ini membedah syarat teknis, alur SIMBG, cara hitung retribusi, serta kaitan erat PBG dengan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). PT. Kaizen Read More